Syariahisasi Ekonomi Indonesia

Ekonomi  dan kenegaraan bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Keduanya akan terus dan selalu berjalan beriringan. Sebuah Negara sudah pasti tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya ekonomi. Di dalam sebuah Negara, meskipun ada saja pakar ekonomi, terlepas itu pengamat  yang bekerja secara sendiri-sendiri (independen) maupun yang terhimpun dalam sebuah kelompok (organisasi), mereka semua tak pernah bisa lepas dari permasalahan ekonomi yang menghimpit bangsanya.

Kualitas ekonom yang dimiliki oleh suat Negara, tidak serta merta menjamin mereka mampu mengurusi permasalahan ekonomi yang timbul di tengah masyarakat, termasuk Indonesia.

Saya memandang hal ini adalah sebab dari kurang kompetennya para ekonom yang kita punya. Meskipun disetiap universitas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia kini memiliki fakultas ekonomi, bangsa kita tetap saja kalah bersaing dari bangsa-bangsa lain. Data menunjukkan, perguruan tinggi negeri yang tersebar di Indonesia kini berjumlah 120 (mencakup universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi). Sementara menurut data dari Kemendiknas, perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia kini berjunlah 3.017.

Jika setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia mewisuda 500 lulusan (asumsi ini bisa berubah) dari fakultas ekonomi, maka Indonesia tiap tahunnya akan melahirkan tak kurang dari 1.568.500 ekonom. Kemudian dari para ekonom inilah Indonesia diajak maju namun tak maju-maju hingga saat ini. Masalah ekonomi macam pengangguran dan kemiskinan banyak diberitakan dan diungkap saat ini.

Banyak orang yang mengatakan, “Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah. Manusianya terbanyak nomor empat se-dunia, hasil buminya terbesar se-dunia. Seharusnya kita mampu menjadi bangsa yang terdepan sebagaimana bangsa-bangsa terdepan lainnya.”

Saya juga jamak mendengar, “Indonesia, sejujurnya sangat banyak sekali Sumber Daya Alamnya, komoditas yang dimiliki Indonesia begitu besar dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Hanya saja, kita tak bisa mengelola SDA yang kita miliki dengan baik dan benar, sehingga tetap saja banyak rakyat kita yang miskin dan terbelakang. Andai saja kita dapat mengelola dengan baik dan benar, niscaya semua rakyat termakmurkan.”

Perkataan atau komentar seperti itulah yang banyak saya dengarkan di seminar-seminar, diskusi dalam kelas, maupun perbincangan dengan teman sebaya saya.

Ditengah bencana ekonomi yang melanda Indonesia kini, orang-orang beranggapan Negara kita ini salah kelola, tak cerdas dalam bernegosiasi, tak pandai dalam berdiplomasi, dan tak pintar dalam beraksi. Orang-orang yang mengatakan hal serupa selalu diakhir pembicaraannya mengajak untuk “Ayo melakukan perubahan”, “Mari berkontribusi untuk Indonesia”, dan tak terhitung lagi kata-kata ajakan untuk memajukan Indonesia.

Prof. Ahmad Erani Yustika, Direktur INDEF saat ini, pernah megatakan, pemerintah Indonesia mulai  sekarang harusnya menata tiga pilar ekonomi terpenting, yakni : kepemilikan lahan, reformasi pajak, dan skema subsidi. Ketiga kebijakan itu harus betul-betul mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap sebagian besar masyarakat (dan bukan pada golongan ekonomi atas).

Artinya, kepemilikan lahan tidak boleh dikuasai oleh individu yang memiliki ribuan hektar lahan, namun harus disebar kepada para petani kecil. Atau, boleh saja memiliki ribuan hektar lahan namun dengan catatan kegiatan usahanya menggandeng petani-petani kecil. Berikutnya, pajak harus menjadi pemangkas ketimpangan dengan jalan pengenaan pajak progresif yang eksplisit. Terkahir, skema subsidi dibangun dengan tujuan tunggal, yaitu mendesain sistem jaminan sosial.

Tiga pilar yang disebutkan oleh Prof. Ahmad Erani di atas tampaknya mudah untuk dibaca namun sulit untuk diimplementasikan. Ekonom-ekonom yang tersebar di seluruh Indonesia, saya akui sangat pintar dalam berkonsep dan sangat cerdas dalam hal menyusun rencana. Tapi nyatanya di lapangan terjadi tak seperti yang diharapkan. Banyak konsep-konsep yang dijalankan namun tak sedikit yang mandeg di tengah jalan.

Saya menganalogikan Indonesia ini seperti seorang anak kecil yang tak punya pikiran dewasa. Oleh orang tuanya ia diberi fasilitas mewah, misalnya handphone, dan uang yang berlimpah. Namun karena ketidaktahuannya, fasilitas yang didapatnya justru dibuat mainan, HP yang diberikan padanya dibuat mainan, dibanting, sehingga menjadi rusak. Begitu pula dengan uang yang diberi. Ia sobek-sobek uang itu sebab ia menganggap itu adalah mainan. Ia benar-benar tak mampu untuk memanfaatkannya, hal ini terjadi akibat dari ketidakmemgeriannya akan segala fasilitas mewah dan uang yang diberi padanya tersebut.

Orang tuanya tak lagi bisa mendidik anaknya tersebut secara baik dan benar. Mereka berdua tak sanggup mengajari anaknya karena tidak tahu bagaimana caranya. Di tengah ketidakpastian masa depan anaknya, datanglah teman-temannya untuk bermain. Teman-temannya memanfaatkan betul anak kecil ini, pertama-tama diajak mainlah ia, dibuat senang-senang hingga tertawa bahagia bersama. Namun di belakang ajaka main dari teman-temannya, beberapa orang temannya mempunyai niatan tercela dan sengaja bermain untuk merampas segala harta yangdimiliki oleh anak kecil tersebut.

Karena tak memiliki daya, segala harta yang diberikan oleh orang tuanya hanya tinggal sedikit. Sebagian besar hartanya dirampas dan dibawa lari oleh temannya.

Hal diatas